Bisnis.com, PALEMBANG— Sekitar 1.000 driver ojek online (ojol) menggelar aksi demo di Halaman DPRD Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menyampaikan 4 tuntutan yang berkaitan dengan sistem kerja yang mereka jalankan.
Selain berkumpul dan berorasi, para ojol yang tergabung juga dalam Aliansi Ojol Palembang, melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi.
Ketua Aliansi Ojol Palembang Bersatu M Asrul Indrawan mengatakan bahwa pihaknya mendatangi Kantor DPRD Sumsel untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
“Sebanyak empat tuntutan kami sampaikan untuk diteruskan DPRD Sumsel ke DPR RI,” katanya, Selasa (20/5/2025).
Adapun tuntutan tersebut mencakup legalitas ojol untuk angkutan penumpang, meminta penetapan tarif per kilometer, meminta penyetopan potongan aplikasi, serta menuntut agar aplikator yang melanggar UU diminta tutup.
Asrul mengungkapkan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk memperjuangkan hak mereka sebagai driver ojol.
Baca Juga
Sebab, kata dia, perang tarif yang terjadi antar aplikator membuat pendapatan mereka mengalami penurunan dan bahkan rugi karena omsetnya harus digunakan untuk membeli BBM, makan dan kebutuhan lainnya.
“Perang tarif murah (aplikator) ini kita yang dirugikan. Kalau tidak ditarik kami yang merana, tapi kalau ditarik hanya dapat Rp5.000 sampai Rp7.000, cukup buat apa?” ujarnya.
Di sisi lain, Kasubag Aspirasi DPRD Sumsel Selvi Ariana yang menemui aksi mengatakan aspirasi yang disampaikan Aliansi Ojol Palembang Bersinergi akan disampaikan ke DPR RI.
“Akan kami teruskan ke pimpinan DPRD Sumsel, kemudian disampaikan juga ke DPR RI,” pungkasnya.
