Bisnis.com, DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Sumatra Barat, Annisa Suci Ramadhani berkomitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik jual beli jabatan dan kongkalikong proyek pemerintah, serta mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk fokus bekerja.
Dia mengatakan terkait persoalan jabatan untuk ASN di lingkup Pemkab Dharmasraya, untuk seluruh proses seleksi dan promosi jabatan berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi, dan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan dilaksanakan dengan transparan.
“Saya pastikan tidak ada pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apapun bagi ASN yang ingin menduduki jabatan tertentu atau pengusaha yang ingin mendapatkan proyek," katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025).
Oleh karena itu, dia berharap seluruh ASN satu frekuensi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Annisa menekankan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas.
Alasan Annisa menanamkan komitmen itu, karena ingin membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Oleh karena dia menilai jabatan bukan untuk diperjualbelikan, melainkan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan mampu mengemban amanah.
Baca Juga
“Begitu juga untuk proyek, hanya untuk perusahaan yang betul-betul mampu menyediakan barang dan jasa sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Kemudian Annisa juga mewanti-wanti agar tidak ada ASN yang mencoba memanfaatkan jalur kekerabatan, termasuk kepada keluarganya, untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan tertentu di lingkup pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
"Saya tidak ingin ada intervensi atau pendekatan kekeluargaan dalam proses seleksi jabatan dan lelang barang dan jasa. Semua harus berkompetisi secara sehat dan profesional" sebutnya.
Oleh karena itu, dia meminta ASN untuk fokus bekerja dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan seharusnya ASN untuk meninggalkan cara-cara lama yang tidak sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.
"Sudah saatnya kita berbenah. Tidak ada lagi budaya yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Semua harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Annisa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan kinerja ASN.
"Kami akan menindak tegas jika ada praktik yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kalau ada yang mencoba KKN, awas, saya perkarakan anda,” ungkapnya.
