Bisnis.com, PALEMBANG — Pendapatan negara Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada periode Januari 2025 didominasi oleh penerimaan pajak yang tumbuh sebesar 27,93% secara year on year (yoy).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan pendapatan negara pada awal tahun mengalami pertumbuhan 42,52% yoy dengan capaian sebesar Rp1,19 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp927,95 miliar atau tertinggi dari instrumen lainnya yang meliputi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp43,40 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp227,16 miliar.
“Kinerja pendapatan negara dipengaruhi oleh implementasi Core Tax, peningkatan kinerja layanan Badan Layanan Umum (BLU), dan meningkatnya harga CPO,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Selasa (25/2/2025).
Rahmadi menjelaskan pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh faktor penyesuaian perpindahan penerimaan Wajib Pajak (WP) cabang yang semula disetorkan pada cabang yang terdaftar di Sumsel, sekarang masuk ke WP pusat cabang tersebut terkait dengan implementasi Core Tax pada awal Januari 2025.
Kemudian dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai didorong oleh peningkatan kinerja ekspor dan impor di Sumsel, sekaligus peningkatan harga crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Baca Juga
Penerimaan bea masuk sebesar Rp3,12 miliar dengan komoditi impor yang mendominasi yaitu alat elektronik lainnya. Sedangkan bea keluar terealisasi Rp39,42 miliar dengan komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar didominasi oleh produk CPO.
“Realisasi bea keluar tumbuh positif 335,97% yoy dipengaruhi oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) di Januari 2025,” jelasnya.
Sementara itu, imbuhnya, dari sisi PNBP yang tumbuh hingga 155,68% yoy, terdiri dari pendapatan PNBP BLU (badan layanan umum) sebesar Rp99,16 miliar, pendapatan PNBP lainnya Rp128, miliar, serta PNBP aset, piutang negara, dan lelang sebesar Rp3,93 miliar.
“Penerimaan PNBP juga menunjukkan kinerja yang positif didorong oleh peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan pemerintah,” pungkasnya.
