Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menargetkan angka kemiskinan pada 2025 mampu turun dan berada di level yang sama dengan nasional sekitar 7,0-8,0%.
Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan bahwa per September 2024 lalu, jumlah penduduk miskin di Sumsel telah turun sebanyak 35,4 ribu orang atau dari 984,84 pada Maret 2024 menjadi 984,24 ribu orang.
Oleh karena itu, pihaknya bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait menyiapkan sejumlah strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tahun ini.
“Paling tidak target kita sama denganc nasional, jadi itu sedang kita upayakan, untuk itu kita satukan programnya,” ujarnya di Griya Agung, Palembang, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, strategi pengentasan kemiskinan pada tahun ini akan berfokus pada pemberian bantuan non tunai yang lebih merata dan tepat sasaran.
Sehingga, dibutuhkan sinkronisasi data masyarakat penerima penyaluran beras miskin dari Bulog, maupun data masyarakat terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial.
Baca Juga
“Program upaya miskin yang selama ini sudah dilakukan oleh pemprov, kabupaten/kota, itu kita satukan supaya tepat sasaran, satu datanya cepat dapat, kemudian satu sasaran, waktunya sama, sehingga ini akan lebih mempercepat untuk mengentaskan kemiskinan,” sambungnya.
Selain itu, sejumlah upaya lain yang akan didorong dalam pengentasan kemiskinan seperti mengurangi beban ekonomi, peningkatan pendapatan, serta perluasan lapangan pekerjaan yang sudah ada maupun yang baru.
“Untuk lapangan pekerjaan baru ini contohnya bisa dengan meningkatkan konektivitas perkeretaapianan dan menambah 150 ribu pekerja. Hal ini bisa mempercepat pengentasan kemiskinan,” katanya.
Di lain sisi, Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto menambahkan bahwa komoditas makan memiliki peran lebih besar terhadap peningkatan garis kemiskinan, dibandingkan yang bukan makanan.
Hal itu tercermin berdasarkan data September 2024 lalu dimana komoditi makanan memiliki andil hingga 75,03% pada garis kemiskinan Sumsel.
Dengan demikian, kata dia, penyusunan program pengentasan kemiskinan juga harus memberikan bantuan dalam bentuk pangan.
“Karena jika memberikan bantuan dalam bentuk tunai itu takut disalahgunakan oleh penerima bantuan,” pungkasnya.
