Bisnis.com, BATUSANGKAR - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di kawasan Danau Singkarak, mendapat penolakan dari masyarakat yang berada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang hadir dalam sosialisasi rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak mengatakan bahwa persoalan penolakan yang dilakukan masyarakat terkait rencana pembangunan PLTS itu merupakan dinamika yang biasa karena masyarakat punya alasan dan bukan soal ego sekelompok masyarakat.
"Kami telah mendengarkan alasan kenapa masyarakat menolak PLTS terapung di Singkarak ini, khususnya di daerah Batipuh Selatan. Pada intinya masyarakat trauma terkait keberadaan PLTA Singkarak yang dianggap tak memberikan manfaat dan malah menimbulkan dampak lingkungan," katanya, Rabu (15/1/2025).
Andre sangat menghargai alasan masyakarat menolak adanya rencana pembangunan PLTS Terapung Singkarak dan memastikan tidak akan memaksa masyarakat di Batipuh Selatan untuk menerima adanya investasi tersebut.
"Sekarang bukan zaman orde baru. Kalau masyarakat tidak mau ada investasi di daerahnya, saya pastikan tidak akan ada paksaan. Bagaimana selanjutnya, solusinya akan dibahas lebih lanjut dari investor yakni ACWA Power dan PLN Indonesia Power," tegasnya.
Menurutnya, tugas pertama yang perlu dilalukan oleh pihak PLN Indonesia Power adalah hal yang jadi keluhan masyarakat soal sampah dari PLTA Singkarak. Hal itu harus segera ditindaklanjuti, dengan harapan kedepannya masyarakat memiliki perspektif yang baik terhadap PLTA Singkarak.
Untuk itu, Andre mengatakan, selaku wakil rakyat sangat penting untuk memperjuangan segala bentuk aspirasi dari masyarakat, terutama soal suara penolakan PLTS Terapung Singkarak tersebut.
"Setahu saya hanya 0,45% dari 107,8 km² luas kawasan Danau Singkarak yang akan dipakai permukaannya untuk pembangunan PLTS terapung. Jadi apakah akan digusur titik pembangunan atau seperti apa, saya menaruh harapan agar investasi ini bisa terwujud," sebutnya.
Alasan kenapa Andre berharap agar investasi pembangunan PLTS Terapung Singkarak tetap terwujud karena dia ingin menciptakan citra bahwa Sumbar ramah terhadap investasi.
"Soal penolakan ini, pada intinya harus dilakukan sosialisasi dan musyawarah sehingga bisa ditemukan solusinya," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, rencana pembangunan PLTS terapung itu pada intinya sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT).
"PLTS Terapung Singkarak ini diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi listrik sebesar 50 megawatt. EBT adalah energi hijau, jadi sebenarnya keberadaan PLTS terapung tidak memberikan dampak lingkungan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan PLTS Terapung Singkarak direncanakan akan berlangsung tiga tahap. Artinya sebelum pembangunan dimulai, bantuan berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bisa dirasakan bagi masyarakat setempat.
Edwin mengatakan, PT PLN Indonesia Power telah merancang rencana bantuan untuk masyarakat, mulai dari soal memberikan beasiswa dalam dan luar negeri yakni ke Arab Saudi. Kemudian, juga akan memberikan bantuan mendukung perekonomian nelayan dan pelaku UMKM sehingga keberadaan PLTS terapung tersebut turut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.
"Kami juga merencanakan turut membantu rumah ibadah yang ada di kawasan Danau Singkarak," kata dia.
Dia mengatakan, segala bentuk rencana kerja dan rencana arah bantuan yang diberikan itu, dipastikan akan direalisasi. Karena PLN Indonesia Power berharap bergeraknya investasi, turut memberikan dampak bagi kehidupan masyarakatnya.
