Bisnis.com, BATAM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri) mencatat inflasi di Kepri berada di kisaran stabil pada Desember 2024.
Kepala BPS Kepri Margaretha Ari Anggorowati mengatakan inflasi di Kepri pada Desember 2024 secara bulan tercatat sebesar 0,68%.
"Inflasi Desember didorong kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, santan segar, dan telur ayam ras," katanya, Jumat (3/1/2025).
Secara tahunan, inflasi Kepri mencapai 2,09%, yang masih berada dalam kisaran aman sesuai target nasional sebesar 2,5% ±1%. "Kami mencatat bahwa kendali inflasi di Kepri cukup baik sepanjang tahun 2024," ungkapnya.
Margaretha juga memaparkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2024 tercatat sebesar 104,63, naik 0,87% dibandingkan bulan sebelumnya.
"Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani, khususnya di subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 2,28%," tambahnya.
Baca Juga
Terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Kepri mampu menjaga stabiilitas inflasi, sehingga daya beli masyrakat tidak tergerus.
"Inflasi ini penting karena berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat. Meski angka pertumbuhan ekonomi tinggi, jika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat akan tergerus," ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sendiri telah mengeluarkan kebijakan untuk penanganan inflasi sepanjang 2024. Salah satu kebijakan yang memberikan dampak signifikan adalah program pemberian SPP dan paket seragam gratis untuk anak sekolah, yang mampu mengurangi tekanan biaya pendidikan pada masyarakat.
Selain itu, program ketahanan pangan dan hemat pangan juga menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok, seperti cabai dan beras.
Mulai tahun 2025, Pemprov Kepri juga meluncurkan program pemberian iuran BPJS untuk petani setelah sebelumnya diberikan untuk nelayan, serta memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan sosial, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani dan nelayan, sehingga nilai tukar petani tetap stabil di atas angka 100. (K65)
