Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan angka konsumsi ikan air tawar di daerah itu lebih tinggi dibandingkan jumlah ikan yang diproduksi, sehingga secara tahunan kondisinya masih defisit atau lebih rendah dari permintaan pasar.
Gubernur Riau Edy Natar Nasution memaparkan data rasio produksi dan konsumsi ikan air tawar di daerah itu, bersama kepala dinas terkait.
"Total produksi supervisi ikan air tawar di Riau sepanjang 2022 mencapai 112.487,18 ton dengan konsumsi 307.311,31 ton. Dengan data ini kami harapkan dapat menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan di sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Riau," ungkapnya Kamis (25/1/2024).
Dia merincikan, Kabupaten Kampar menjadi daerah tertinggi yang memproduksi budidaya ikan air tawar, mencapai 65.167,80 ton produksi, dengan konsumsi sebanyak 38.096,75 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi ikan air tawar di Kabupaten Kampar sudah memenuhi jumlah kebutuhan konsumsi ikan di daerah itu.
Selanjutnya di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 4.752,13 ton produksi dengan konsumsi 14.418,49 ton. Sementara di Kabupaten Indragiri Hulu, produksi mencapai 4.410,67 ton dengan konsumsi 19.579,37 ton. Di Kabupaten Indragiri Hilir, produksi 2.511,88 ton dengan konsumsi 28.940,72 ton.
Selanjutnya, di Kabupaten Pelalawan, terdapat 7.355,00 ton produksi dengan konsumsi 19.793,18 ton. Di Kabupaten Siak, produksi mencapai 1.191,78 ton dengan konsumsi 21.728,53 ton.
Baca Juga
Kabupaten Rokan Hulu memiliki produksi sebanyak 7.324,21 ton dengan konsumsi 25.771,89 ton. Di Kabupaten Bengkalis, produksi mencapai 5.444,11 ton dengan konsumsi 24.572,31 ton.
Kabupaten Rokan Hilir mencatat produksi sebanyak 3.959,51 ton dengan konsumsi 35.646,15 ton. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki produksi 87,25 ton dengan konsumsi 11.473,07 ton.
"Di Kota Pekanbaru, produksi mencapai 9.900,14 ton dengan konsumsi 50.266,17 ton. Kota Dumai tercatat memiliki produksi sebanyak 382,70 ton dengan konsumsi 16.056,16 ton," ujarnya.
Sementara itu untuk meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, menjalin kerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Faperika) Universitas Riau (Unri).
Edy Nasution menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan perikanan budidaya serta perikanan tangkap di Provinsi Riau.
Dia berharap bahwa pengolahan perikanan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Yurnalis menyebutkan dalam rangka pengelolaan perikanan budidaya selama periode 2019-2024, pihaknya telah memberikan sejumlah bantuan kepada sektor kelautan dan perikanan.
"Bantuan itu antara lain penjaminan sarana dan prasarana, seperti benih kakap putih, keramba jaring apung Hight Density Poly Ethilene (HDPE), benih ikan air tawar, spat kerang darah, eskavator, bioflok, sertifikasi program Sehatkan, coolbox, asuransi bagi pembudidaya ikan kecil, dan keranjang panen," ujarnya.
Selain bantuan materi, Pemprov Riau juga fokus pada pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan budidaya bagi pelaku perikanan budidaya di Provinsi Riau.
"Hal ini mencakup pembinaan cara budidaya ikan yang baik, peningkatan wawasan manajemen hama penyakit ikan dan lingkungan, pengambilan uji sampel hama dan penyakit ikan, pembinaan dan pengawasan obat ikan, serta monitoring pengawasan hama penyakit ikan," pungkasnya.
