Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya melakukan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat di wilayah tersebut.
Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud menegaskan, sebanyak 230.000 masyarakat di Muba bergantung hidup pada sumur minyak.
“Tentu harus kita cari kan solusi terbaik dan tidak ada pihak yang dirugikan serta lingkungan tetap terjaga," tegas Apriyadi, Jumat (23/6/2023).
Menurutnya, rencana tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat terus dikebut dan telah mendapatkan dukungan yang sangat maksimal dari Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, dan Pangdam II Sriwijaya.
"Rencana besar ini semata-mata demi memanfaatkan minyak untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Apriyadi juga telah meminta pihak SKK Migas, untuk meyakinkan pihak pusat bahwa tata kelola yang telah dirancang dapat menjadi opsi yang sangat baik untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan korban jiwa.
Adapun Konsep tata kelola yang telah disiapkan yakni tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses permodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak.
“Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.
Dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak itu, Apriyadi berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir tata kelola tersebut serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008.
Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga telah menyatakan siap untuk berperan dalam penataan pengelolaan sumur minyak itu.
Wakil Kepala SKK Migas Pusat Nanang Abdul Manaf menjelaskan fokus utama dari SKK Migas adalah terkait resiko dan investasi.
”Namun pada prinsipnya, kami siap andil dan berkolaborasi untuk langkah penataan itu,” ujarnya.
