Bisnis.com, BATAM - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang segera menerapkan implementasi e-ticketing dalam sistem pelayaran kapal penumpang.
E-ticketing diperlukan untuk mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran, serta memberikan data informasi penumpang secara real time.
"Implementasi e-ticketing memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran melalui data manifest penumpang yang valid, serta memberikan informasi penumpang secara real-time," kata Kepala KSOP Tanjungpinang Ridwan Chaniago di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (1/6/2023).
Saat ini memang sudah ada kebijakan yang diterapkan, meskipun masih menggunakan sistem manual.
Setiap penumpang yang naik ke kapal harus mendaftarkan namanya sesuai dengan identitas (KTP). Namun selama ini di Kepri, hanya nama penumpang yang dicatat.
"Sekarang, sudah saatnya kita beralih ke sistem digital, sehingga pelayaran dapat dipantau secara real-time. Selain meningkatkan keteraturan administrasi, sistem ini juga akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara penumpang yang naik dengan manifest yang ada. Hal ini penting terutama setelah kecelakaan kapal baru-baru ini," tambah Ridwan Chaniago.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik wacana tersebut dan siap mendukungnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut, dan menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan, karena seringkali setelah terjadi kecelakaan di laut, pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan.
"Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat" ujarnya.
Selanjutnya, Ansar juga mengangkat mengenai isu keberadaan pelabuhan tikus di Kepri. Ia menjelaskan bahwa pelabuhan tikus ini merugikan negara karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Menurutnya jika semua aktivitas pelayaran di Kepri melalui pelabuhan resmi, maka pajak yang diperoleh akan lebih besar. Selain itu, Kepulauan Riau juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (K65)
