Bisnis.com, PEKANBARU - Semakin maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga asal impor melalui transaksi daring maupun luring menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya oleh negara.
Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Hari ini, Kementerian Perdagangan melakukan pemusnahan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor senilai kurang lebih Rp10 miliar di Riau.
Ketua Satgas Khusus Tipikor Novel Baswedan turut menyaksikan menyaksikan simbolis pemusnahan tersebut.
“Saya di sini sebagai pimpinan Satgas Khusus Tipikor atas perintah dari pak Kapolri untuk memberikan dukungan kepada Menteri Perdagangan dalam konteks melakukan pengawasan terkait dengan masalah baju, sepatu tas bekas dari impor, yang illegal tentunya,” ujarnya.
Novel tegaskan, selain berdampak bagi kesehatan masyarakat, pakaian bekas impor juga berhubungan dengan hal yang melanggar hukum.
“Karena illegal, maka juga potensi adanya pembiaran apabila ada oleh oknum-oknum tertentu ini jadi perhatian, karena itu bisa jadi masalah korupsi itu tersendiri,” tegasnya.
Lebih jauh kata Novel, pihaknya akan terus menelusuri apabila ada aliran-aliran dana yang berhubungan dengan perdagangan illegal untuk impor barang bekas tersebut.
“Jika perdagangan terjadi di dalam itu sulit. Karena membedakan antara barang lokal antar masyarakat dan impor lebih sulit. Ini menjadi peran bea cukai untuk berkolaborasi lebih baik lagi untuk mengantisipasi lebih optimal agar benar-benar bisa dicegah,” tandasnya.
