Bisnis.com, PEKANBARU — Direktorat Jenderal Perbendaraan (DJPb) Provinsi Riau menyatakan realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau sepanjang tahun lalu mencapai Rp7,79 triliun atau 95,6 persen dari total pagu yang ditetapkan senilai Rp8,15 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Riau Ismed Saputra mengatakan realisasi itu terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp3,2 triliun, belanja barang Rp2,9 triliun, belanja modal Rp1,7 triliun, dan belanja sosial Rp29,71 miliar.
"Kemudian untuk realisasi belanja infrastruktur 2022 di antaranya yaitu pembangunan Jembatan Nilo sepanjang 26 meter senilai Rp12,69 miliar, preservasi dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 741,97 km senilai Rp357,731 miliar, pembangunan Pelabuhan Mengkapan dan Bandar Sri Junjungan senilai Rp16,4 miliar," ujarnya, Kamis (26/1/2023).
Dia menguraikan proyek lain yang juga dibiayai APBN di antaranya pembangunan dermaga penyeberangan Sagu-Sagu Lukit, pada lintas penyeberangan Pulau Padang - Mengkapan Pulau Sumatra senilai Rp10 miliar. Kemudian pembangunan gedung kelas baru lingkup Kemenag sebanyak lima unit senilai Rp17,04 miliar.
Ada juga pembangunan Gedung STAIN Bengkalis sebanyak dua unit senilai Rp27,64 miliar, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah Rp52 miliar, revitalisasi dana, pembangunan pengaman pantai pulau terluar, pengaman tebing dan pengaman sungai Rp191 miliar.
Selanjutnya revitalisasi UPPKB Muara Lembu, pekerjaan marka jalan, subsidi operasional angkutan perintis senilai Rp108,91 miliar. Serta optimalisasi SPAM Tembilahan, sarana cuci tangan pakai sabun, sanitasi senilai Rp17 miliar.
Baca Juga
"Belum maksimalnya realisasi APBN ini karena beberapa kendala. Diantaranya yaitu kesenjangan kapasitas SDM pengelola keuangan, besarnya nilai outstanding kontrak dan tingginya pagu blokir pada Satuan Kerja Kementerian Lembaga (K/L), kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, perubahan kontrak single year ke multiyears," ujarnya.
Masalah lainnya yakni adanya kegiatan nasional yang terbit pagunya di akhir triwulan III, ketersediaan barang/jasa sesuai TKDN 40 persen, komitmen penyedia barang/jasa dalam penyelesaian pekerjaan, serta adanya penyesuaian harga terkait inflasi dan kenaikan harga BBM.
Menurutnya rendahnya realisasi belanja ini juga sejalan dengan pagu belanja yang juga lebih rendah.
