Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kisruh dana transfer ke daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi akibat perbedaan data penghitungan lifting dan produksi minyak.
Hal ini terungkap dalam rapat antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Riau Syamsuar menyarankan rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil diaktifkan kembali. Menurutnya dulu ada rekonsiliasi data ke daerah secara rutin membahas lifting tersebut 3 bulan sekali. Bahkan sebutnya, dulu DBH juga begitu.
Dia mengakui untuk menghindari perbedaan data antara pusat dan daerah penghasil, rekonsiliasi ini bisa dilaksanakan lagi. Dengan tujuan agar adanya kesepahaman antara pusat dan daerah penghasil berkaitan dengan DBH tersebut.
"Jadi kami bisa bandingkan data dari provinsi, kabupaten dan bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dan Kemendagri," ujarnya Rabu (21/12/2022).
Gubernur lalu menjelaskan, seperti data yang ada saat ini, ada pengurangan lifting DBH Migas antara 2021 dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2021 lalu liftingnya sebesar 66 juta barrel yang sudah dihitung DBH Migas untuk se Riau. Tahun 2022 justru turun menjadi 49 juta barrel. "Ini yang ingin kami tanyakan apakah prognosa ini sampai perhitungan Juni atau September atau sampai Desember perkiraan prognosa itu atau apa," ujarnya.
Sebab menurut Syamsuar, dia melihat di Perpres saja dalam rangka penetapan rill prognosa itu pada Juni. Jadi artinya kalau bulan Juni, barangkali kemungkinan ada lagi yang akan dibayar dari Kemenkeu, karena perhitungan 2023 ini menurut Pemprov jauh sekali berkurangnya, artinya prognosa dari lifting ini sangat mempengaruhi.
Begitu juga untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, pada 2021 saja 1,5 juta barrel, turun menjadi 1,1 juta barrel padahal ada pengeboran sumur minyak baru yang seharusnya angkanya naik dari 1,5 juta barrel tersebut.
"Itu makanya tadi Bupati Meranti memperjuangkan ini, karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara 2021 dan 2022," tambahnya.
Pertemuan pembahasan DBH Migas dilanjutkan hari ini Rabu (21/12/2022) yang difasilitasi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan lanjutan ini untuk mendapatkan data yang lebih teknis, sehingga ada kecocokan data antara pusat dan daerah.
