Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau melakukan sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak calon anggota legislatif tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga pusat serta pemilu presiden.
Salah satu yang dibahas pemprov yaitu soal penyelesaian masalah tapal batas daerah, yang dinilai bisa menjadi pemicu konflik pada pelaksanaan pemilu 2019.
"Adanya pemekaran wilayah dan masalah tapal batas yang belum tuntas, ini menjadi perhatian pemprov untuk dapat menjembatani penyelesaiannya sampai ke tingkat pusat menjelang pemilu 2019," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kamis (6/9/2018).
Andi, sapaan gubernur ini mengaku sejumlah masalah tapal batas sudah berhasil diselesaikan, namun memang ada beberapa wilayah yang masalah batasnya perlu pelibatan Kemendagri.
Lokasi tapal batas yang sudah tuntas misalnya daerah Rokan Hilir Riau dengan Labuhan Batu Selatan di Sumatra Utara. Lalu Rokan Hulu Riau dengan Padang Lawas di Sumatra Utara.
Hasil penyelesaian itu dituangkan dalam SK Mendagri yang diserahkan oleh pusat di Parapat Sumatra Utara.
"Dengan SK ini harapan kami tidak ada lagi masalah kependudukan, ekonomi, sosial budaya sampai politik di wilayah tapal batas itu," katanya.
Data pemprov menunjukkan saat ini Riau sudah memiliki 11 Permendagri yang mengatur soal tapal batas, antar kabupaten kota serta antar provinsi.
