Bisnis.com, PADANG - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan berdasarkan data OJK tahun 2023 sebanyak 69,5% UMKM di Indonesia masih belum mengakses kredit KUR dan untuk mendorong serapan KUR ini diharapkan adanya kolaborasi banyak pihak.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah menginginkan UMKM di Indonesia bisa terus tumbuh dan berkembang, karena UMKM merupakan penggerak perekonomian daerah dan tulang punggung perekonomian nasional.
“UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun,” katanya usai Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera, di Padang, Senin (28/4/2025).
Helvi menyampaikan UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Dengan peran strategis ini, maka UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung visi Indonesia emas 2045.
Namun, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah minimnya akses terhadap permodalan yang menyebabkan timbulnya financial gap dalam pembiayaan UMKM.
“Jadi rendahnya akses kredit ini juga dipengaruhi oleh tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM yang mencapai 4,02% (data OJK 2024),” ujarnya.
Baca Juga
Permasalahan lainnya, kata Helvi yang menghambat proses bisnis UMKM yaitu proses perizinan yang kompleks, serta manajemen keuangan yang belum optimal.
Selain itu, banyak pengusaha UMKM mengalami kesulitan dalam inovasi produk dan pengembangan bisnis sebagai dampak lanjutan dari keterbatasan pembiayaan, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya daya saing produk UMKM di tingkat lokal maupun global.
Menurutnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan berkenaan dengan peran UMKM yang penting bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah berupaya mendukung kemajuan UMKM melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM.
Salah satunya mengatasi tantangan dari aspek pembiayaan yaitu melalui program KUR. Dikatakannya program KUR adalah salah satu skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
“Program ini bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM yang belum atau sulit mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal,” sebutnya.
Dia menyatakan dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan target yang jelas untuk memastikan penyaluran KUR dapat berjalan secara optimal.
Terdapat dua target yang perlu dicapai dalam penyaluran KUR kepada UMKM, yaitu target kuantitas dan target kualitas. Target kuantitas adalah target penyaluran KUR yang ditetapkan dalam bentuk nominal uang bertujuan untuk memastikan pencapaian jumlah alokasi dana yang tepat sasaran kepada penerima KUR.
Secara kuantitas, target penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang. Sedangkan target kualitas adalah target penyaluran KUR yang diarahkan untuk mendorong sektor produksi.
Porsi penyaluran KUR di sektor produksi yang termasuk sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan perburuan serta industri pengolahan ditargetkan menjadi 60%, naik dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 57,8%.
“Meskipun demikian, penyaluran KUR juga masih menghadapi tantangan dan kendala seperti distribusi penyaluran KUR yang belum merata di seluruh wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan untuk mengakses KUR, serta hambatan teknis lainnya,” ucap dia.
Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian target kuantitas dan kualitas penyaluran KUR tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan program, mengevaluasi pelaksanaan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mempercepat penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran.
Selain itu Rakor tersebut juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Rapat Komite Pembiayaan bagi UMKM guna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR, sehingga program ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengusaha UMKM dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.
“Jadi dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan KUR dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM Indonesia, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” harapnya.
Oleh karena itu, Rakor itu diharapkan dapat menghasilkan solusi strategis untuk mempercepat dan memperluas akses penyaluran KUR secara efektif dan tepat sasaran.
Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengusaha UMKM diharapkan KUR semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional.
Berdasarkan data di situs resmi Kementerian UMKM, realisasi penyaluran KUR per 21 April 2025 dengan total penyaluran sebesar Rp76,49 triliun atau 25,49% dari target atau telah diberikan kepada 1.352.024 debitur atau 38,5% dari target, dan disalurkan ke sektor produksi sebesar Rp45,33 triliun atau 59,2% dari total penyaluran.
Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyaluran KUR tahun 2025, Kementerian UMKM sedang menyusun Keputusan Menteri terkait Tim Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR, yang terdiri dari Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan Deputi Bidang Kewirausahaan.
Dimana nantinya untuk KUR hingga Rp100 juta akan ditangani oleh Deputi Usaha Mikro, sedangkan untuk Deputi Usaha Kecil, KUR hingga Rp500 juta dan untuk KUR Klaster Rp500 juta akan ditangani oleh Deputi Usaha Menengah.
Kementerian UMKM mengharapkan bila nanti Keputusan Menteri dimaksud terbit, dapat dirumuskan strategi pembinaan dan peningkatan penyaluran KUR yang berkualitas dan tepat sasaran, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan KUR kecil dan KUR klaster agar lebih optimal.
