Bisnis.com, BATAM - Perairan Tanjung Uban di Bintan dan perairan di sekitar wilayah Kabil di Batam dinyatakan layak berdasarkan hasil survey penyelidikan tanah sebagai fondasi utama untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).
Kepala Balai Pelaksaan Jalan Nasional (BPJN), Soendiarto mengatakan hasil survey tersebut berdasarkan survey penyelidikan tanah yang dikerjakan PT Java offshore.
"Pekerjaan dimulai pada 27 Mei 2024 hingga 11 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp68 miliar. Survey dilakukan di 19 titik borehole di Batam dan Bintan," katanya Selasa (11/2/2025).
Adapun rincian 19 titik borehole terdiri dari 17 titik di sisi jembatan I (Batam-Tanjung Sauh), dan 2 titik di sisi Jembatan 2 (Tanjung Sauh-Bintan).
"Hasil survei menyimpulkan perairan Tanjung Uban dan Batam layak untuk dibangun jembatan. Meski dalam proses pengerjaan menghadapi beberapa kendala, secara keseluruhan survey berjalan lancar dan selesai tepat waktu," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi survey tersebut. "Hasil survei ini sangat penting sebagai review design jembatan Batam-Bintan. Kami akan segera melaporkan hasilnya ke pemerintah pusat," ujarnya.
Baca Juga
Untuk menindaklanjuti hasil survei, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp500 juta yang akan digunakan untuk melanjutkan desain Jembatan Babin dengan mengadopsi hasil survei penyelidikan tanah.
Lingkup survei yang telah dilakukan meliputi survey topografi pesisir, survey bathymetry, pasang surut, arus dan gelombang, survey sub bottom profiling, serta survey geoteknik offshore.
Survei ini menjadi tahapan penting dalam menyiapkan readiness criteria sebelum dimulainya pembangunan Jembatan Babin.
Berdasarkan data teknis, jembatan 1 yang menghubungkan Batam-Tanjung Sauh memiliki panjang 2,2 Km, sementara jembatan 2 yang menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5,3 Km. (K65)
