Bisnis.com, PEKANBARU – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga 30 November 2024 menunjukkan kinerja yang baik.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Riau, Heni Kartikawa, memaparkan pendapatan negara mencapai Rp24,67 triliun atau 84,31% dari target, meskipun turun 0,96% dibanding periode yang sama pada 2023.
"Penerimaan perpajakan mendominasi dengan Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan turun 1,17%, penerimaan PBB naik 1,73% dan bea keluar tumbuh 10,26%, yang mencerminkan optimisme terhadap potensi penerimaan daerah," ujarnya, Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja negara, terdapat pertumbuhan signifikan sebesar 11,15% (yoy), dengan total belanja mencapai Rp30,89 triliun. Peningkatan ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang naik 20,67% dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,88%.
"Belanja pegawai tumbuh 25,44%, belanja barang naik 14,36%, belanja modal melonjak 27,41%, dan belanja bantuan sosial mencatat kenaikan tertinggi sebesar 31,10%. Ini menunjukkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi Riau," tambah Heni.
Pada tingkat daerah, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tercatat Rp29,64 triliun, sementara belanja mencapai Rp30,36 triliun. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp723,84 miliar, yang berhasil ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, serta menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp88,32 miliar.
Baca Juga
"Pendapatan daerah masih bergantung pada TKD sebesar Rp21,385 triliun atau 72,15% dari total pendapatan APBD. Ketergantungan fiskal ini menjadi tantangan yang harus diatasi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal," terang Heni.
Meskipun APBN mengalami defisit sebesar Rp6,22 triliun hingga November, instrumen ini tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Riau. Heni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendorong keberlanjutan ekonomi.
"Ke depan, kolaborasi yang lebih erat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dan mengoptimalkan potensi daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi Riau semakin kokoh," pungkasnya.
