Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin mendorong kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak menunda belanja daerah ketika tahun anggaran sudah berjalan.
Pj. Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menuturkan upaya percepatan belanja daerah ini menjadi tantangan yang berat karena harus mengubah masalah klasik di birokrasi.
“Kebiasaan kawan-kawan [kepala OPD] ini kan belanja di bulan April atau Mei. Ini sebenarnya tidak bagus,” ujarnya dalam podcast Bisnis Indonesia Perwakilan Sumbagsel.
Untuk itu, ungkap Apriyadi, strategi yang dilakukan Pemkab Musi Banyuasin adalah mengajak DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempercepat pembahasan APBD 2024.
Bahkan, dia mengungkapkan APBD 2024 sudah dibahas pada Oktober-November 2023 dan sudah diketuk palu.
“Sudah kita sahkan. Sekarang ini, kawan-kawan di samping mengerjakan 2023, mereka sudah mulai menyusun rencana aksi belanja 2024,” tegasnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, bulan lalu Pemkab Musi Banyuasin mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait dengan percepatan belanja daerah. Bahkan, Bumi Serasan Sekate mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,8 miliar dari kinerja tersebut.
“Dari Rp4,1 triliun anggaran 2023, penyerapan sampai November telah mencapai 84,04%, meningkat dari semula 54,24% di bulan Agustus,” ungkapnya.
Pemkab Musi Banyuasin berupaya menerbitkan berbagai kebijakan seperti pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, instruksi bupati tentang percepatan belanja, percepatan belanja barang dan jasa melalui e-katalog dan tender cepat, monitoring evaluasi progress belanja harian, bulanan, dan triwulan.
“Kalau selama ini April, saya pengen Januari, saya paksa sudah mulai belanja, misalnya honor kepala desa, program Bantu Umak, dan program-program bantuan lainnya, termasuk lelang proyek,” tuturnya.
Dia berharap percepatan belanja daerah tersebut mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) di masyarakat dengan semakin cepatnya perputaran ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Bahkan, Apriyadi memberikan ultimatum dan tak segan untuk mencopot kepala OPD yang lamban dalam merealisasikan belanja daerah.
“Saya sudah keras sama kawan-kawan. Bahkan, saya sudah kirim surat. Bagi kawan-kawan kepala OPD ini yang sampai April tidak ada realisasi, maka akan saya evaluasi. Evaluasi pertama, anggarannya akan saya keep, kita kunci. Evaluasi kedua, soal kinerja. Tidak menutup kemungkinan, ya mohon maaf, kalau tidak mampu kerja kenapa harus dipertahankan? Kita ini mau cari orang yang mau bekerja, bukan orang yang mau pamer saja,” tegasnya.
