Bisnis.com, PADANG - Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang Syafruddin Karimi menegaskan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dapat memicu Indonesia mengalami stagflasi.
"Inflasi akan naik, produksi bakal turun, dan pengangguran akan meningkat, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Jadi stagflasi akan terjadi di Indonesia ini," katanya kepada Bisnis di Padang, Selasa (6/9/2022).
Dia menyebutkan semua sektor bakal merasakan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Biaya hidup akan naik, sementara pendapatan tidak naik. Akibatnya daya beli bakal berkurang, dan terjadilah kesenjangan.
"Sekarang saja tarif angkutan sudah naik, harga bahan pokok sudah naik, kebutuhan barang lainnya juga sudah naik. Kita lihat saja nanti, seperti apa inflasi September 2022 ini," sebutnya.
Syafruddin melihat jika dihitung dari sisi biaya bisnis, juga merasakan dampak ini, biaya produksi bakal naik, biaya transportasi naik, dan tekanan kenaikan upah juga pastikan datang dari buruh.
"Jadi situasi ekonomi pasca naiknya harga BBM bersubsidi itu, perlu dikhawatirkan terjadi resesi," tegasnya.
Menurutnya kalau bicara penyesuaian, mungkin saja ada peluang akan terjadi penyesuaian. Tapi pertanyaannya, kapan penyesuaian itu akan terjadi, dan dipastikan tidak akan terwujud dalam jangka pendek.
"Kondisi ini diharapkan jangan berlangsung lama, dan pemerintah perlu segera melakukan kajian," ucapnya.
Persoalan ini yang menarik diketahui, bagaimana Bank Indonesia merespons situasi yang terjadi kini. Karena BI telah mendapat mandat atau target dari pemerintah terkait angka inflasi.
"Apakah BI akan melawan situasi ini dengan menaikan suku bunga, saya rasa hal itu akan terjadi. Tapi upaya itu memiliki resiko. Jika BI menaikan suku bunga, maka investasi akan berpengaruh," tegasnya.
Begitu juga soal pendapatan, jikapun pemerintah menopangnya dengan pemberian stimulus, agar daya beli bergairah. Hal tersebut juga dinilai masih belum jitu, dampaknya hanya dalam jangka pendek.
"Lalu mungkinkah upah buruh atau UMR bisa diubah di tengah jalan, mengingat harga BBM bersubsidi ini naik di tengah jalan pula, sementara perhitungan UMR 2022 tidak melihat situasi perekonomian yang terjadi di September ini? Tergantung kondisi politik," sebutnya.
Menurutnya menaikan upah buruh juga perlu dilakukan dalam situasi saat ini, sehingga kesenjangan itu bisa teratasi.
Karena tidak akan ada buruh yang mau bekerja dengan dengan upah seperti saat ini, sementara kebutuhan mereka meningkat. Makanya hal ini bisa berpengaruh pada biaya bisnis.
"Saya juga tidak tahu rumus apa yang digunakan oleh pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi ini, dan yang pastinya bukan rumus teknis ekonomi," ungkapnya.
Syafruddin melihat kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi ini rumusnya berpijak pada kebijakan politik. Makanya harga BBM bersubsidi Pertalite dari Rp7.400 naik menjadi Rp10.000 per liter, sebuah angka kenaikan yang begitu tinggi yakni sebesar Rp2.600 per liter.
"Biasanya BBM bersubsidi itu naiknya ratusan rupiah atau seribu rupiah. Sekarang langsung naik jadi Rp10.000. Rumus kenaikan nya itu jelas tidak menggunakan rumus teknis ekonomi," tegas Syafruddin.
