Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Minta Pemda di Sumsel Segera Bentuk TPAKD 

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan TPAKD itu penting untuk mempercepat akses keuangan di daerah.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru/Istimewa
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru/Istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diminta untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat kabupaten/kota.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan TPAKD itu penting untuk mempercepat akses keuangan di daerah.

“Masih ada 10 kabupaten/kota yang belum membentuk TPAKD, jadi saya minta secara langsung yang belum dikukuhkan untuk segera. Saya tunggu sampai akhir bulan ini,” katanya, Jumat (17/12/2021).

Gubernur menilai akselerasi akses keuangan di Sumsel mendesak, pasalnya langkah itu tak lain untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Deru juga mengimbau harus ada kepekaan yang perlu diasah, khususnya dalam distribusi keuangan oleh pelaku industri jasa keuangan maupun pemerintah.

"Jadi, kepekaan kita harus diasah karena kita memang butuh akselarasi untuk akses keuangan daerah dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR7 Sumbagsel), Untung Nugroho, mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan akses keuangan di daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dia menambahkan sebetulnya 17 kabupaten/kota di Sumsel sudah memiliki TPAKD, namun yang telah dikukuhkan atau resmi bertugas baru di 7 kabupaten/kota. “Sisanya, 10 kabupaten/kota itu belum dikukuhkan,” kata Untung.

Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai TPAKD dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan melalui berbagai inovasi, peran serta satuan pejabat daerah, lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perluasan akses keuangan.

"Kemendagri terus mendorong dan sangat mendukung terciptanya capaian program pemerintah mengenai strategi nasional keuangan inklusif dan TPAKD," ujarnya.

Dia juga meminta bagi kepala daerah yang belum membentuk TPAKD untuk segera dibentuk sehingga dapat mendorong PEN. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper