Bisnis.com, PADANG - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatra Barat telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menekan dan mengendalikan inflasi di daerah itu dalam menghadapi momen hari-hari besar jelang akhir tahun 2021.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Wahyu Purnama A mengatakan jelang penutupan akhir tahun 2021 ini, akan ada sejumlah peringatan hari besar, seperti natal dan perayaan pergantian tahun. Momen itu biasanya dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.
"Kita di TPID berupaya, ketika konsumsi masyarakat meningkat di momen jelang akhir tahun, inflasi bisa terkendali. Penyumbang inflasi di momen akhir tahun biasanya, selain adanya dari berbagai komoditi, juga ada dari sisi transportasi, mengingat ada mobilitas masyarakat," katanya, Jumat (24/9/2021).
Diakuinya bahwa kendati situasi masih pandemi Covid-19, sehingga sampai saat ini pun pemerintah belum membahas di tingkat nasional, apakah kegiatan perayaan maupun peringatan di akhir tahun 2021 ini, diberi izin atau tidak.
Sebab bila pemerintah memberikan ataupun semacam kelonggaran untuk berwisata di momen akhir tahun, maka jelas akan terjadi mobilitas masyarakat, dan kamar-kamar hotel akan terisi, serta kebutuhan terhadap sejumlah komoditas pun akan meningkat.
"Nah bila hal itu terjadi, kita di TPID tentu butuh persiapan dan langkah-langkah yang jitu, sehingga kondisi inflasi bisa terkendali," tegasnya.
Wahyu menyebutkan hal yang begitu membuat TPID ingin inflasi terkendali, karena bila melihat pada realisasi inflasi di Sumbar pada bulan Agustus 2021 tercatat rendah dan stabil. Artinya kondisi yang demikian harus terjadi, dan inflasi benar-benar terkendali.
Dia menjelaskan secara bulanan, Sumbar tercatat mengalami deflasi sebesar -0,13% (mtm), atau lebih rendah dibandingkan realisasi Juli 2021 yang deflasi sebesar -0,09 persen (mtm).
Secara tahunan inflasi Agustus 2021 tercatat sebesar 1,59 persen (yoy), menurun apabila dibandingkan dengan realisasi Juli 2021 yang sebesar 1,79 persen (yoy).
Sementara itu, secara tahun berjalan Januari s.d Agustus 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi sebesar -0,15 persen (ytd), lebih dalam dibandingkan realisasi Juli 2021 yang mengalami deflasi sebesar -0,02 persen (ytd).
"Deflasi Sumbar pada Agustus 2021 terutama didorong oleh penurunan harga komoditas angkutan udara, cabai merah, daging ayam ras, jengkol dan sekolah dasar," papar Wahyu yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Sumbar.
Sementara itu komoditas yang mengalami inflasi antara lain komoditas bawang merah, minyak goreng, air kemasan, ikan cakalang/ikan sisik, dan ikan gembolo/ikan aso-aso.
Dikatakannya dalam rangka menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi yang tetap rendah dan stabil, maka perlu adanya perhatian terkait risiko kenaikan harga pada akhir tahun 2021.
Sedangkan untuk kenaikan permintaan dan konsumsi masyarakat secara umum pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga bahan pangan, tarif moda transportasi, maupun harga barang dan jasa secara umum.
"Jadi TPID Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan seluruh anggota TPID sehingga laju inflasi di Sumbar tetap terkendali," sebutnya.
Wahyu mengatakan saat ini yang menjadi andalan TPID yaitu Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Hal ini dikarenakan Pemprov Sumbar akan berupaya agar TTIC bisa dikembangkan di kabupaten dan kota di Sumbar.
"Selain ada TTIC, kita juga menunggu hadirnya pengembangan Sistem Informasi Data Pasokan dan Harga Pangan. Sistem ini akan membantu pemerintah untuk memantau perkembangan harga di pasar," jelasnya.
Direncanakan sistem itu diselesaikan pada akhir tahun 2021 ini, dan diharapkan dapat membantu pemantauan perkembangan harga di semua kabupaten dan kota se-Sumbar dan mengurangi asimetris informasi harga pangan.
Selain itu, kata Wahyu, untuk menjaga kestabilan harga, hilirisasi produk pertanian juga akan terus didorong.
Lebih lanjut, TPID Provinsi Sumbar juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi TPID kabupaten dan kota dalam meningkatkan inovasi pengendalian inflasi daerah di tahun 2022. (k56).
