Bisnis.com, MEDAN – Realisasi program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 masih sangat rendah dibandingkan dengan target seluas 10.500 hektar.
Guna mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah dan pihak terkait didorong bersinergi dan berkolaborasi.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah ketika memimpin rapat Percepatan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Provinsi Sumut, di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (23/10/2018).
“Pemerintah pusat sudah berikan dana hibah untuk penanaman kembali sawit di perkebunan rakyat. Kita harapkan program ini betul-betul bisa sampai kepada masyarakat. Hari ini, bersama-sama kita diskusikan di sini kendala dan langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melaksanakan program percepatan ini,” ujarnya.
Musa Rajekshah yang akrab disapa dengan Ijeck menyampaikan anggaran untuk peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat telah dialokasikan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai upaya mengatasi rendahnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) perkebunan.
Baca Juga
Mengutip data dari Dinas Perkebunan, Ijeck menyebutkan capaian peremajaan perkebunan sawit rakyat di Sumut masih berkisar 28% dari total target.
“Perkembangan peremajaan perkebunan sawit rakyat di Sumut tahun 2018 sudah terealisasi hingga 2.958,1 hektar. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini, target 10.500 hektar akan terwujud,” tuturnya.
Percepatan peremajaan tersebut perlu dimaksimalkan mengingat perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu subsektor strategis penyumbang devisa daerah serta motor penggerak dalam mendukung perekonomian masyarakat Sumut.
Dia mengimbau semua pihak bekerja sesuai perannya dalam mendukung percepatan peremajaan, baik pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, asosiasi perkebunan, BPDPKS, perbankan, praktisi, dan masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan dana yang dialokasikan untuk membantu peremajaan kelapa sawit rakyat sebesar Rp25 juta per hektar. Secara nasional total area kebun sawit rakyat yang diremajakan dapat mencapai 185.000 hektar.
“Ada Rp5 triliun yang akan dikucurkan di seluruh Indonesia, tetapi realisasinya sangat bergantung dari masing-masing Pemda dan masyarakat, dan stakeholder terkait,” ujarnya.
Dia berharap agar Sumut mampu mengambil peran terbesar dalam gerakan peremajaan tersebut mengingat wilayah Sumut termasuk cikal bakal lahirnya perkebunan sawit di Indonesia.
“Kami berikan kesempatan bagi provinsi yang aktif untuk membantu mencapai target nasional ini, bagi provinsi yang cepat memenuhi target akan diprioritaskan untuk pengalokasian dana,” tuturnya.
