Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyiapkan roadmap tata kelola dan tata niaga kelapa di Provinsi Riau, sebagai langkah strategis untuk menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing dan menyejahterakan petani.
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa Sukmo Harsono mengungkapkan meskipun harga kelapa saat ini sedang tinggi dan menggembirakan bagi petani, kondisi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berpuas diri.
“Suatu saat kelapa ini akan habis kalau tidak ada tata kelola dan tata niaga yang baik. Maka kita bersama-sama akan menyusun roadmap dan menetapkan harga standar untuk mencegah harga anjlok di masa depan,” jelas Sukmo saat Rapat Koordinasi Tim Satgas Hilirisasi Kelapa di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).
Dia menyebutkan roadmap tersebut akan memuat kebijakan menyeluruh, termasuk solusi jangka panjang bagi petani, serta sistem distribusi dan hilirisasi yang lebih terstruktur.
Menurutnya Bappenas akan terus bekerja menyelesaikan dan menghasilkan program tata kelola yang bisa langsung diimplementasikan. Kepada pemerintah daerah pihaknya meminta jika ada persoalan di lapangan jangan sungkan untuk melapor.
Kabupaten Inhil di Riau merupakan wilayah utama produsen kelapa karena memiliki 425.000 hektare kebun kelapa rakyat, dengan produksi harian mencapai 6 juta butir. Namun harga jualnya seringkali jatuh, lalu masalah lahan terganjal status kawasan hutan, dan replanting kelapa hingga kini masih jauh dari cukup.
Baca Juga
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan tata niaga dalam pengembangan kelapa di Riau. Menurutnya, pengelolaan yang baik mencakup berbagai aspek mulai dari perairan, lahan, hingga mekanisme pemasaran.
"Tata kelola perairan sangat utama karena kebun kelapa di Riau banyak berada di wilayah pesisir yang rentan terhadap intrusi air laut," ujar Gubri.
Gubri juga menilai bahwa tata niaga kelapa saat ini belum memberi keuntungan optimal bagi petani. Ia menegaskan pentingnya kehadiran standar harga jual kelapa sebagai upaya menciptakan ekosistem yang adil dan menguntungkan.
Menurutnya tata niaga itu penting, supaya harga jual kelapa di tingkat petani bisa untung. Jadi harus ada standar harganya untuk membangun ekosistem ini. Dia pun mengakui bahwa perhatian pemerintah terhadap komoditas kelapa masih minim. Dengan adanya Tim Satgas dari pemerintah pusat, ia berharap dukungan dan intervensi akan semakin kuat.
"Perhatian pemerintah ini kan masih minim. Dengan adanya satgas, semoga jadi lebih banyak lagi intervensi dari pemerintah untuk masyarakat," harapnya.
Upaya ini diharapkan dapat menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan Riau yang sejajar dengan kelapa sawit, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah.
