Bisnis.com, BATUSANGKAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia melakukan kunjungan ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, untuk mempelajari sejumlah program dan inovasi dalam pengendalian inflasi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Muslimin Anwar mengatakan Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang meraih penghargaan TPID Award lima kali berturut-turut, dan hal itu membuat BI bersama Pemprov Jabar ingin bersinergi dan berkolaborasi, agar program dan inovasi yang telah dijalankan Pemkab Tanah Datar bisa diterapkan bagi pertanian Jabar.
"Kami ingin belajar apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan dari Kabupaten Tanah Datar sehingga mendapat 5 kali berturut turut TPID Award. Ternyata, inovasi yang dilakukan memang bagus," katanya di Batusangkar, Kamis (12/9/2024).
Dia menyebutkan adanya program unggulan yang mendukung sektor pertanian yang dijalankan oleh Pemkab Tanah Datar yakni mulai dari subsidi pupuk, asuransi tani dan sapi, perbaikan jaringan irigasi, serta bajak sawah gratis. Program tersebut memiliki peran dalam pengendalian inflasi di Tanah Datar khususnya.
Selain itu rombongan dari Jabar ini juga diperkenalkan dengan inovasi dari Pemkab Tanah Datar dalam pengendalian inflasi yang dikenal dengan PEDULI BABE (Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Bawang Merah dan Cabe Merah).
Muslimin melihat inovasi PEDULI BABE juga perlu diterapkan kedepannya di Jabar, sehingga pengendalian inflasi Jabar semakin membaik kedepannya.
Baca Juga
Untuk itu, BI bersinergi dengan Pemprov Jabar dan memfasilitasi Capacity Building TPID Jabar untuk bisa belajar dengan Pemkab Tanah Datar. Dengan harapan, inovasi yang dijalankan Pemkab Tanah Datar bisa diaplikasikan bagi pertanian di Jabar.
"Kalau melihat selama 3 tahun ini, inflasi di Jabar telah turun, dari 6,04% turun menjadi 2,48%. Posisi terbaru 1,23% ytd. Jadi inflasi kecil 0,07% mtm dan meningkat sedikit 0,04%," jelasnya.
Menurutnya dari kondisi itu, BI mendorong Pemprov Jabar agar mampu mengendalikan inflasi sebaik mungkin, melalui kunjungan ke Tanah Datar ini.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jabar Yuke Septina menyampaikan melihat dari kondisi pertanian antara di Jabar dengan Tanah Datar secara umum masih sama, hanya saja masing-masing daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda.
"Hanya saja di Tanah Datar atau Sumbar ini merupakan daerah produsen, sementara di Jabar tidak semua daerah yang produsen, banyak juga yang non produsen," jelasnya.
Menurutnya dengan menjadi daerah yang produsen bisa melakukan pengendalian pasokan pangan nya, dan berbeda dengan daerah yang non produsen, dimana kebutuhan pangan harus dipasok dari luar daerah.
Yuke menyampaikan setelah melihat inovasi yang diterapkan bagi sektor pertanian di Tanah Datar, selanjutnya Pemprov Jabar akan mendiskusikan lebih lanjut, inovasi mana saja dari Tanah Datar ini yang bisa diterapkan pula bagi pertanian di Jabar.
"Soal bajar sawah gratis, asuransi tani, dan irigasi itu. Kami melihat sangat bagus, hal ini rasa kami perlu diterapkan di Jabar," sebutnya.
Sebelumnya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan TPID Award yang diraihnya itu, salah satu bentuk komitmen dan kerjasama banyak pihak yang didukung oleh berbagai inovasi dan anggaran dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
"Kenapa inflasi di Tanah Datar terkendali? Karena kami dari Pemkab berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan kondisi harga, mulai dari tingkat petani hingga sampai ke pasar," tegasnya.
Dia menjelaskan di wilayah Tanah Datar terdapat 53.907 hektar kawasan tanaman padi dengan produksi per tahunnya sebesar 306 ribu ton.
Kemudian juga ada tanaman hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan sayur-sayuran lainnya dengan produksi secara keseluruhannya itu mencapai puluhan ribu ton per tahunnya.
Tanah Datar masuk kawasan sentra hortikultura di Sumbar. Bahkan Tanah Datar punya varietas bawang merah tersendiri yang dikenal dengan Sumbu Marapi yang produksinya sebesar 4.000 ton per tahun dari luas lahan 400 hektare.
Eka menyampaikan dari berbagai jenis komoditas tanaman pangan dan holtikultura yang ada itu, upaya yang perlu dilakukan Pemkab adalah menggenjot produktivitas agar mampu mencapai jumlah melebihi dari kebutuhan di dalam daerah atau surplus.
"Cara menggejot produktivitas ini seperti padi, kami ada inovasi yang dikenal dengan bajak sawah gratis. Program itu dijalankan bertujuan untuk membantu petani agar tidak kesulitan memulai masa tanam padi," ujarnya.
Dia melihat selama ini petani yang hendak memulai masa tanam, biaya yang digelontorkan terbilang cukup besar yakni untuk membajak sawah yang menggunakan alat mesin traktor.
Dari kondisi itu, Pemkab hadir membantu meringankan biaya masa tanam tersebut melalui sebuah program yakni bajak sawah gratis.
"Jadi yang program bajak sawah gratis itu, upah pekerja dan bahan bakar yang dipakai traktor, Pemkab yang tanggung. Sementara alat traktornya punya kelompok tani. Bagi petani yang tidak punya alat traktor akan dibantu juga memberikan alat traktor melalui kelompok taninya. Alsintannya itu bukan dalam bentuk perorangan ke petani, tapi kepada kelompok tani," kata dia.
Eka menegaskan bahwa yang menjadi alasan utama penting program bajak sawah gratis tersebut dihadirkan, karena dapat dikatakan 72% masyarakat di Tanah Datar merupakan petani. Mulai dari bertani padi, sayur-sayuran, cabai, dan komoditas pangan lainnya.
"Sektor pertanian memang menjadi perhatian kami. Buktinya ada empat program unggulan kami yang mendukung pertanian ini," sebutnya.
Melihat dari cukup banyaknya masyarakat Tanah Datar yang menggantungkan ekonomi di sektor pertanian yakni 72%, Pemkab Tanah Datar pun sepakat menghadirkan 4 program unggulan untuk mendukung produktivitas petani yakni subsidi pupuk, asuransi tani dan sapi, perbaikan jaringan irigasi, serta bajak sawah gratis.
Munculnya empat program unggulan itu, kata Eka, sudah berdasarkan keinginan dari sebagian besar petani. Hal ini dikarenakan dikarenakan program itu lahir setelah adanya tanggapan dan aspirasi masyarakat terkait hal yang perlu didukung untuk kemajuan pertanian.
"Setiap kami turun ke lapangan dan berbincang dengan masyarakat. Permasalahan yang disampaikan sama, makanya kami tetapkan 4 program unggulan itu," jelas dia.
Kini keempat program unggulan itu telah berjalan dan juga telah dinikmati oleh masyarakat di Tanah Datar sejak Februari 2022, dan alhasilnya berkat komitmen dan kerjasama semua pihak, Tanah Datar dinilai sebagai daerah yang terbaik dalam pengendalian inflasi di Regional Sumatra secara lima kali berturut-turut.
