Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2022 Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, menjadi daerah tertinggi inflasinya di Indonesia yakni di angka 1,87 persen (mtm).
Dari data BPS penyebab inflasi di Bukittinggi dampak dari kenaikan harga BBM. Sehingga komoditas yang dominan menyumbang inflasi di Bukittinggi itu mulai dari bensin (pertalite dan pertamax) hingga tarif transportasi.
Melihat situasi ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di Sumbar.
"Kita dari TPID Sumbar tentu melakukan langkah pengendalian inflasi. Karena di Sumbar ada satu daerah yang inflasi tertinggi di Indonesia yakni Kota Bukittinggi. Sementara Kota Padang di peringkat 20 secara nasional dan peringkat ke-6 di wilayah Sumatra," kata KpW BI Sumbar Wahyu Purnama A, Rabu (5/10/2022).
Wahyu menjelaskan melihat pada penyebab inflasi di Sumbar pada bulan lalu yang datang dari harga bahan pokok, seperti cabai merah, bawang merah, jengkol dan lain-lainnya. TPID pun langsung bergerak cepat, dan akhirnya pada bulan September 2022, ternyata harga-harga bahan pokok itu langsung turun.
Namun persoalan kini adalah inflasi di Sumbar atau Bukittinggi itu bukan lagi dari bahan pokok, melainkan dari dampak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terhitung awal September 2022.
"Kalau melihat bulan sebelumnya dan dibandingkan kondisi pada bulan September ini, poin yang disasar TPID berhasil, bukti-buktinya harga bahan pokok turun. Tapi tugas TPID sekarang upaya untuk menekan inflasi di Sumbar terutama Bukittinggi kedepannya lagi," tegasnya yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Sumbar.
Wahyu mengatakan adapun upaya yang dilakukan TPID Sumbar untuk mengendalikan inflasi dari sumber penyumbang terbesar yakni bahan pokok, seperti Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada tanggal 19 September 2022 lalu.
Selain GNPIP, TPID Sumbar yang bekerjasama dengan sejumlah pihak turut menggelar pasar murah tanggal 19 – 22 September 2022 yang dilanjutkan juga di seluruh Kabupaten/Kota sepanjang bulan September 2022.
Lalu ada melakukan Pencanangan Gerakan Menanam Cabai di Pekarangan Merdeka 77 yang dimulai di tingkat provinsi dan secara berkesinambungan diselenggarakan di wilayah Kab/Kota.
"Karena penyebab inflasi di Sumbar selama ini adalah cabai merah, jadi kita gencarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap cabai merah itu tersebut," ujarnya.
Selanjutnya TPID juga melakukan Pencanangan Program Menggunakan dan Memproduksi Pupuk Organik dimana KPwBI Sumbar memberikan bantuan Rumah Kompos kepada Keltan Bina Bersama di Kota Payakumbuh.
Berikutnya ada pendampingan smart/ digital farming kepada Kelompok Tani Mustika Tani di Kabupaten Tanah Datar. Serta penyaluran bantuan alsintan dan saprodi yakni PSBI Rice Milling Unit kepada Kelompok Tani Batuang Baririk Tanah Data. PSBI Waserda (Warung Serba Ada) sebagai Toko Penyangga Inflasi kepada Pesantren Kanzul Ulum Kota Padang.
Tidak hanya itu, BI juga menggelar penandatanganan PKS dengan Pemda Tanah Datar dalam rangka pengembangan klaster baru komoditas cabai merah. Serta optimalisasi alokasi BTT, DTU dan Dana Desa untuk pengendalian inflasi daerah melalui pengajuan perubahan anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dengan bentuk alokasi berupa penyaluran bansos, pasar murah, subsidi transportasi (Trans Padang), maupun bantuan bibit.
Untuk itu, menyikapi situasi inflasi pada September 2022 tersebut, tim TPID bakal membicarakan dengan gubernur, terkait langkah apa yang saja bisa segera diambil menyikapi inflasi yang tinggi di Bukittinggi.
"Kita secara aktif melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi daerah di Sumbar dalam rangka menjaga inflasi yang rendah dan terkendali di tengah momentum pemulihan ekonomi," ujarnya.
Bicara inflasi di Bukittinggi yang tertinggi di Indonesia, berdasarkan BPS, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum di Sumbar pada September 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,39% (mtm), meningkat dibandingkan Agustus 2022 yang deflasi -0,95% (mtm).
Secara spasial, inflasi di Sumatera Barat disumbang oleh inflasi Kota Padang dan Bukittinggi. Pada September 2022, Kota Padang tercatat mengalami inflasi 1,34% (mtm), meningkat dibandingkan Agustus 2022 yang deflasi -0,97% (mtm).
Sejalan dengan itu, Kota Bukittinggi juga mengalami inflasi sebesar 1,87% (mtm), juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,91% (mtm).
Berdasarkan realisasi inflasi bulanan, Kota Padang berada pada peringkat ke-6 inflasi tertinggi di Sumatera serta peringkat ke-20 secara Nasional. Sementara itu Kota Bukittinggi berada pada peringkat ke-1 inflasi tertinggi di Kawasan Sumatera maupun secara Nasional dari total 88 kota yang mengalami inflasi.
Secara tahunan, inflasi Sumatra Barat pada September 2022 mencapai 8,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi Agustus 2022 sebesar 7,11% (yoy).
Nilai realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat juga tercatat berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi Nasional sebesar 5,95% (yoy), maupun rata-rata realisasi inflasi Kawasan Sumatera yang sebesar 6,94% (yoy).
Berdasarkan realisasi inflasi tahun berjalan (s.d September 2022), inflasi Sumatera Barat pada September 2022 adalah sebesar 6,95% (ytd), meningkat dibandingkan realisasi periode sebelumnya sebesar 5,48% (ytd).
Nilai capaian inflasi Sumatera Barat ini juga tercatat berada di atas level inflasi tahun kalender Nasional maupun Kawasan Sumatera yang masing-masing sebesar 4,84% (ytd) dan 5,61% (ytd).
Inflasi di Sumbar pada September 2022 bersumber dari kenaikan harga komoditas bensin, beras, angkutan dalam kota, angkutan antar kota, dan ketupat/ lontong sayur dengan nilai andil masing-masing sebesar 0,91%; 0,22%; 0,08%; 0,05%; 0,04% (mtm).
Inflasi pada komoditas bensin terjadi sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM subsidi pada tanggal 3 September 2022 untuk BBM jenis.
Pertalite menjadi sebesar Rp 10.000,- per liter dari yang sebelumnya Rp 7.650,- per liter; serta harga Solar menjadi Rp 6.800,- per liter dari yg sebelumnya Rp 5.150,- per liter. Kenaikan juga terjadi pada jenis BBM non-subsidi Pertamax menjadi Rp 14.500,- per liter dari yang sebelumnya Rp 12.750,- per liter meskipun pada 1 Oktober 2022 pemerintah menurunkan harga Pertamax menjadi Rp 14.200,- per liter. Beras mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi di sisi hulu baik akibat kenaikan biaya transportasi maupun kenaikan harga pupuk.
Sementara itu kondisi curah hujan yang tinggi juga mendorong keterlambatan distribusi pasokan beras akibat kendala pengeringan gabah.
"Angkutan Dalam Kota serta Angkutan Antar Kota mengalami inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM. Sementara kenaikan harga ketupat/lontong sayur ini terjadi akibat meningkatnya harga beras, tutupnya
