Bisnis.com, MEDAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mendukung pemerintah daerah mengadakan fasilitas penyimpanan control atmosphere storage (CAS) dan cold storage untuk berbagai komoditas hortikultura.
Alat di atas terbukti mampu menjaga kondisi berbagai bahan pangan seperti cabai dan bawang lebih awet ketimbang alat penyimpanan konvensional.
Pengadaan CAS dan cold storage diharap menjadi solusi ketersediaan bahan pangan yang kerap menjadi penyumbang tekanan inflasi.
"Hal ini dapat mendorong stabilisasi harga cabai dan bawang merah," ujar Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nasional secara virtual, Kamis (18/8/2022).
Selain pengadaan fasilitas penyimpanan, Ridho juga mendukung langkah pemerintah daerah memangkas rantai distribusi bahan pangan. Caranya dengan menerapkan konsep kerja sama antardaerah dan melibatkan masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ridho menilai tekanan inflasi Sumut biasanya disebabkan gejolak harga pada komoditas volatile food, di antaranya cabai merah dan bawang merah. Harganya ini kerap berfluktuasi seiring musim produksi dan tingkat permintaan.
Baca Juga
Pada umumnya, komoditas pangan sampai ke tangan konsumen setelah melewati rantai distribusi yang panjang. Mulai dari produsen, tengkulak atau agen, pedagang besar hingga pedagang pengecer.
Hal ini menyebabkan harga komoditas yang sampai di tangan konsumen berkali lipat dari harga di tingkat petani atau produsen. Kondisi ini memberi kesempatan dan celah bagi kalangan pedagang besar untuk mengatur harga di pasaran.
"Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperpendek jalur distribusi melalui konsep kerja sama antardaerah yang melibatkan BUMD dan peningkatan fasilitas penyimpanan yang memadai," kata Ridho.
Pada rapat koordinasi ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tentang langkah yang ditempuhnya untuk mengendalikan inflasi. Yaitu menggelar operasi pasar untuk menjual berbagai komoditas pangan dengan harga normal. Pemprov Sumut juga sedang berupaya melakukan pengembangan bidang pertanian yang terintegrasi.
Edy pun meminta TPID Sumut untuk bekerja keras agar pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi mampu berjalan selaras.
"Tidak bisa kita bekerja sebatas standar, harus lebih. Karena keadaan saat ini memang sulit. Politik global yang tidak stabil dan perekonomian yang belum pulih setelah gelombang Covid-19 membuat kondisi kesulitan," kata Edy usai menghadiri rapat virtual dari rumah dinasnya.
Sebelumnya, Edy mematok target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2023 mendatang. Saat ini, tekanan inflasi menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkannya.
Menurut Edy, pemulihan ekonomi di Sumut terus berlangsung. Pertumbuhannya mencapai 4,70 persen (yoy) pada triwulan II/2022. Dibanding triwulan I/2022, pertumbuhannya tercatat 2,56 persen. Ekonomi Sumut juga tumbuh 4,33 persen (c-to-c) pada Semester I/2022 terhadap Semester I/2021.
"Secara bertahap kita terus tumbuh, sekarang sudah 4,7 (triwulan II 2022), targetnya 5,3 persen di 2023. Kami kejar walau saat ini kondisi memang sedang sulit," kata Edy saat menjamu sejumlah Konsul negara sahabat di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu (17/8/2022) malam.
Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Edy mengandalkan proyek peningkatan infrastruktur. Khususnya jalan. Menurut Edy, kondisi infrastruktur jalan yang baik mampu menekan biaya distribusi barang dan berujung pada percepatan roda ekonomi.
