Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan resmi menunjuk PT Tri Patria sebagai perusahaan pengusul pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA).
Penunjukan perusahaan swasta tersebut menindaklanjuti saran dari Sekretariat Dewan Nasional KEK pada akhir tahun lalu, di mana pemprov diminta untuk menggandeng satu perusahaan pengusul pembangunan KEK TAA.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan semula pemprov berencana membuat konsorsium pengelola KEK TAA.
“Namun atas petunjuk dan saran dari Sekretariat Dewan Nasional, PT Tri Patria ditunjuk sebagai pengusul pembangunan. Tetapi harus melibatkan dan menggandeng BUMD yang ada di daerah,” katanya, Senin (13/1/2020).
Dia mengatakan nantinya, PT Tri Patria akan bekerja sama dengan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) yang merupakan BUMD Pemprov Sumsel, serta PT Sei Sembilang yang merupakan BUMD milik Pemkab Banyuasin.
Menurut Mawardi, penunjukan tersebut nantinya segera diwujudkan melalui surat gubernur yang menunjuk PT Tri Patria sebagai pengusul. Surat penunjukan tersebut juga akan ditembuskan kepada Menteri koordinator bidang perekonomian.
Dia menambahkan pemprov akan membahas secara lebih rinci tentang kesepakatan dan apa saja yang menjadi tugas serta wewenang masing-masing pihak, berikut besaran saham yang akan diperoleh.
Mawardi melanjutkan, pengembangan KEK TAA harus disertai dengan adanya ketersediaan di bidang gas, pengolahan air limbah dan listrik. Pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta segera menyusun detil tata ruang KEK TAA.
“Pada prinsipnya Pemprov Sumsel dan Pemkab Banyuasin mendorong agar KEK TAA bisa segera keluar Keppres dan menindaklanjuti tahapan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Tri Patria Yusuf Lubis mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan KEK TAA sesuai arahan Dewan Nasional KEK.
Dia menjelaskan, nantinya setiap investasi yang masuk KEK TAA , PT SMS sebagai BUMD milik Sumsel mempunyai hak saham yang dicadangkan bergantung pada besaran investasi, begitu juga dengan PT Sei Sembilang mempunyai hak saham sesuai nilai industri.
"Dengan bersama-sama adanya kepemilikan saham, ini akan muncul rasa memiliki bersama,” kata Yusuf.
Menurut dia, dari hasil sejumlah kajian diketahui potensi perekonomian Sumsel dan Banyuasin bisa melampaui provinsi lain jika KEK TAA berhasil diwujudkan.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan kabupaten Banyuasin, Ali Sadiqin, mengatakan untuk investasi pengadaan jaringan air bersih Pemkab Banyuasin telah menjajaki kerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor.
“Dalam waktu dekat perlu ada hal yang disepakati lagi seperti masterplan dan amdal,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumsel, Megaria, mengatakan luasan KEK TAA yang telah disetujui Dewan Nasional KEK mencapai 2.237 hektare.
“Dari luasan tersebut mencakup 2.170 ha milik PT Tri Patria dan sisanya 67 ha milik Pemprov Sumsel,” katanya.
Menurut Mega, untuk meningkatkan minat investor juga, pihaknya akan menggaungkan kembali KEK TAA. Apalagi pada tahun ini pemprov akan mengajukan kembali revisi KEK TAA yang sebelumnya tertuang pada PP nomor 51 tahun 2014.
“KEK TAA ini dapat menjadi peluang besar untuk menarik investasi masuk ke Sumsel. Harapannya revisi dapat diajukan tahun ini, karena kita baru menyelesaikan RTRW dan kedepan akan menyelesaikan Amdal,” kata dia.
