Bisnis.com, PALEMBANG - Real Estate Indonesia Provinsi Sumatra Selatan meminta penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) yang habis sejak Juli 2019 karena telah mengganggu bisnis perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua DPD Real Estate Indonesia Sumsel Bagus Pranajaya Salam mengatakan pengembang perumahan di Sumsel sangat mengeluhkan kondisi saat ini karena mengganggu putaran uang bisnis mereka.
“Kawan-kawan pengembang sudah mengeluh luar biasa, masyarakat juga. Saat ini ada 2.000 unit sampai 3.000 unit rumah yang belum akad kredit,” ujarnya pada Rabu (2/10/2019).
Bagus mengatakan tidak hanya pengembang yang terganggu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian jadi sulit tercapai. Kondisi terhentinya FLPP itu, menurut dia, juga dapat berimbas ke bisnis pembiayaan yang dijalankan perbankan.
“Kami kan mau mengembalikan pinjaman dana konstruksi ke bank. Belum lagi kami harus bayar pekerja dan kewajiban lainnya, jadi ini kalau satu tersumbat ya tersumbat semua,” tuturnya.
Dia menjelaskan pengembang di lapangan masih terus melanjutkan pembangunan rumah karena permintaan pasar MBR masih sangat tinggi.
Bahkan berdasarkan catatan REI Sumsel, realisasi pembangunan rumah di daerah itu sudah mencapai 6.000 unit per semester I/2019 dari target 13.000 unit hingga akhir tahun ini.
“Mayoritas yang dibangun adalah rumah MBR karena demand-nya memang ke sana. 90 persen anggota kami bermain di rumah MBR,” ujarnya.
Bagus mengemukakan pengembang lokal sulit mengandalkan rumah komersial karena permintaan dari masyarakat yang tidak sebanyak rumah bersubsidi. Bahkan pengembang yang mulanya bermain di segmen komersial malah beralih ke rumah FLPP agar bertahan di bisnis properti.
Melesatnya permintaan masyarakat terhadap hunian yang bunga kreditnya disokong pemerintah tersebut juga tercermin dari penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan di Sumsel yang tumbuh positif selama tiga tahun terakhir.
Melansir data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 (OJK KR 7) Sumbagsel, realisasi KPR mencapai Rp9,47 triliun per Juli 2019. Penyaluran itu tumbuh 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,42 triliun.
