Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pemuktahiran data penduduk miskin untuk 2019 yang tersebar di kota itu.
Kepala Dinas Sosial, Heri Aprian, mengatakan pemuktahiran tersebut dilakukan untuk sebagai bentuk persiapan untuk perbaikan akurasi dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial.
“Selain itu untuk mengurangi exclusion dan inclusion error. Terakhir kita melakukan pemutakhiran data penduduk miskin ini di tahun 2015, idealnya itu setiap dua tahun sekali dilakukan pemutakhiran,” katanya, Jumat (8/2/2019).
Heri mengatakan, pemuktahiran data penduduk miskin maupun fakir miskin sangatlah penting, yang mana verifikasi dan validasi data yang dihasilkan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
Sedangkan selama ini data masyarakat miskin menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015.
“BDT ini kan datanya hidup pasti ada perubahan kondisi masyarakat, misalnya ada yang sudah pindah, meninggal dan kondisi ekonomi yang sudah meningkat atau tidak miskin lagi,” katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Aprilita Sari mengatakan, ada beberapa urutan tugas dalam mendata yakni identifikasi atau pendafataran awal dengan aktif mendatangi masyarakat atau sebaliknya masyarakat yang mendatangi kelurahan.
Kemudian melakukan identifikasi awal apakah sudah masuk atau belum kedalam BDT Dinas Sosial.
“Kemudian baru pencacahan dilapangan dengan menurunkan petugas di setiap kecamatan. Untuk pencacahan kami akan sebar 1.800 petugas di lapangan,” katanya.
Untuk BDT di tahun 2018, tambah Aprilita tercatat jumlah kepala keluarga (KK) yang terdata di BDT berjumlah 108.000. Data ini sudah menurun dari tahun 2017 dengan jumlah 111.000 kk.
“Artinya ada 3.700 kk yang dikeluarkan atau sudah tidak termasuk kedalam BDT lagi,” katanya.
