Bisnis.com, PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengawas jalannya Program Indonesia Pintar di Provinsi Riau, meminta bank pelaksana program yaitu Bank BNI untuk membantu distribusi Kartu indonesia Pintar (KIP) kepada penerimanya.
Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan penerima program KIP ini merupakan anak dari keluarga tidak mampu sehingga perlu dibantu untuk bisa mendapatkan kartu yang sudah menjadi hak pelajar tersebut.
"Kalau bisa nanti tolong BNI untuk mengatur pengambilan KIP ini dilakukan secara kolektif, jangan satu-satu harus ke kantor BNI karena juga kantornya tidak sampai menjangkau remote area [daerah terpencil]," katanya di Pekanbaru (21/1/2019).
Isma mengatakan dengan adanya KIP ini, pelajar yang menerima program bantuan tersebut dapat menggunakan uang dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan pendidikannya.
Misalnya beli buku, seragam sekolah, tas, sepatu, uang transportasi, hingga untuk uang belajar tambahan dan uang jajan sekolah.
Dia menambahkan penerima program ini tidak terbatas hanya pelajar sekolah formal di bawah kewenangan Kementerian Agama, namun juga pelajar sekolah non formal seperti Madrasah Ibtidaiyah dan pesantren.
"Harapan kami dengan program ini dapat membantu para pelajar dan santri pesantren agar menuntut ilmu lebih giat lagi, serta tidak terbebani biaya karena sudah terbantu dengan adanya KIP ini," tuturnya.
