"Hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019," kata Surya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (14/8/2018).
Adapun aspek-aspek yang diukur dalam indeks diantaranya adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel dan indikator.
Dalam pertemuannya dengan jajaran pemerintah provinsi Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina menyambut kedatangan rombongan dan mengatakan siap mendukung kebutuhan data maupun informasi yang dibutukan tim.
Sabrina juga menyampaikan sejumlah perkembangan kondisi demokrasi di Sumut. Menurutnya, kendati Sumut kaya akan keberagaman, perbedaan tersebut tidak tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan proses demokrasi.
“Watak orang-orang Sumut memang terkenal keras, tetapi saya rasa orang di Sumut ini cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Sejak dahulu, masyarakat Sumut hidup berdampingan dengan satu sama lain dengan rukun dan harmonis,” katanya.
Salah satu wujud kedewasaan masyarakat Sumut dalam berdemokrasi ini, kata Sabrina, tergambar dari banyaknya organisasi-organisasi sebagai wadah dan sarana bagi masyarakat untuk memelihara demokrasi. Beberapa diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (Forkala), organisasi kepemudaan dan banyak lainnya.
“Saat Pilkada serentak juga, banyak pihak yang memuji kita. Karena, terlaksana dengan kondusif. Partisipasi pemilih kita melampaui target awal 60 persen, di lapangan hingga 62,35 persen,” ujarnya.
