Bisnis.com, BATAM – Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan memberi waktu sebulan kepada Kementerian Perhubungan untuk membuat peta tematik perairan Batam hingga Pulau Nipah.
Peta ini akan dijadikan acuan pengaturan labuh jangkar di sekitar perairan Batam.
Peta tematik menyajikan patron penggunaan ruangan pada tempat tertentu sesuai dengan tema tertentu. Peta tematik lebih menekankan variasi penggunaan ruangan daripada sebuah jumlah atau lebih dari distribusi geografis.
Dalam kasus ini Menko Luhut ingin peta Tematik perairan Batam sampai Nipah menyajikan penggunaan ruang laut untuk labuh jangkar, baik untuk menunggu docking kapal maupun kepentingan transhipment.
“Pemerintah akan mengatur titik labuh jangkar dari Batam hingga pulau Nipah. Peta Tematik ini akan dikerjakan oleh Pusat Oseanografi. Leadnya dari Kementerian perhubungan,” ujar Staff ahli Menko Kemaritiman Bidang Pertahanan Keamanan dan Maritim, Laksamana TNI (Purn) Marsetio.
Dalam kunjungannya ke Batam 2 minggu silam, Luhut sempat meninjau lokasi-lokasi lego jangkar di perairan Batam hingga pulau Nipah. Dalam kunjungannya Luhut mendapati area labuh jangkar di perairan ini masih berantakan.
Area labuh jangkar tak diatur dengan baik, sehingga banyak kapal asing yang seenaknya memilih tempat untuk labuh jangkar. Tak ada pengaturan khusus yang memilah lokasi labuh jangkar untuk kepentingan transhipment, atau untuk kepentingan menunggu Docking.
“Banyak yang tinggal seenaknya labuh jangkar di peraira Batam. Tak diatur dengan baik, sehingga sulit diawasi. Beda dengan Singapura, yang otoritasnya sudah menentukan area-area labuh jangkar sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Banyak dampak negaif yang terjadi karena belum adanya pengaturan area tersebut. Otoritas yang berwenang kesulitan melakukan pengawasan terhadap aktifitas kapal-kapal tersebut. Salah satu dampak negatif yang diungkap Marsetio adalah aktifitas pembuangan limbah yang tak terawasi.
Kasus terbaru pembuangan limbah yang masuk adalah yang terjadi di pantai utara Bintan dan sejumlah wilayah pantai di Batam.
“Ini awalnya kan gak jelas, dimana kapal harus lego jangkar. Jadi pengawasannya susah. Malam-malam kapal-kapal ini ada yang buang oli-oli bekas atau limbah lainnya,” ungkapnya.
Jika peta tematik yang tengah disempurnakan tersebut selesai, maka pihak otoritas yang dikomandoi Kementerian Perhubungan bisa mengawasi lokasi-lokasi labuh jangkar. Bila ada kapal yang tak mematuhi aturan tersebut, otoritas akan memeriksa dan menjalankan proses hukum.
Salah satu yang juga akan menjadi konsentrasi adalah standart IMO mengenai Ballast Water Management. Setiap kapal yang berlabuh di perairan Batam hingga Nipah harus dipastikan memiliki water treathment. Sehingga limbah yang dibuang ke laut dipastikan tak mematikan organisme laut.
Dalam kunjungannya di Batam luhut meninjau 17 titik labuh jangkar. Dia ingin titik-titik tersebut disusutkan menjaid hanya 3 titik labuh jangkar. Penyusutan ini dianggap cara paling efisien untuk meningkatkan pengawasan labuh jangkar di Batam.
Salah satu titik yang akan dimanfaatkan adalah di seputaran Pulau Nipah. Perairan di seputaran Pulau Nipah cukup luas dan memiliki kedalaman ideal. Sehingga dianggap cocok untuk dijadikan tempat labuh jangkar.
Semakin sedikitnya titik labuh jangkar tentunya akan membantu lembaga pengawasan melaksanakan tugasnya. Pemantauan aktifitas kapal selama labuh jangkar bisa dipantau dengan optimal.
Selain menjadi tempat labuh jangkar, Pulau Nipah juga rencananya akan dijadikan kawasan oil storage guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal-kapal yang berlabuh di sekitarnya.
“Potensi labuh jangkar memang sangat besar. tapi kita mau tertibkan semua,” ujar Luhut.
