Bisnis.com, MEDAN— Pembangunan jalur Light Rapid Transit atau kereta api ringan Medan akan segera memasuki babak baru yakni pembukaan tender yang rencananya akan dimulai pada Agustus 2017.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatra Utara T Erry Nuradi dalam sosialisasi dua pameran impor terbesar China yang diadakan di Hotel JW Marriot Medan oleh pihak Konsulat Jenderal China untuk Medan dan China Foreign Trade Center
“Kami juga perlu menyampaikan kabar gembira bahwa pada Agustus nanti akan dimulai tender pembangunan LRT [ light rapid transit] di kota Medan,” katanya Pekan lalu.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menawarkan agar pihak China bisa turut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel tersebut.
Seperti diberitakan Bisnis.com sebelumnya, PT Medan Metropolitan Monorel telah menyerahkan dokumen pra studi kelayakan pembangunan LRT di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut).
Dokumen tersebut memuat skema rencana pembangunan jalur LRT sepanjang 61,59 kilometer yang terdiri atas empat fase yakni fase 1 Tanjung Morawa-Amplas-Sisingamangaraja-MT Haryono sepanjang 21,7 kilometer, fase 2 MT Haryono-Wahidin-Aksara-Willem Iskandar-Cemara sepanjang 9,81 kilometer, fase 3 Centre Point-Sutomo-Yos Sudarso-Brayan-Marelan sepanjang 11,61 kilometer, serta fase 4 Balai Kota-Iskandar Muda-Setia Budi-Ringroad-Gatot Subroto-Sunggal sepanjang 18,47 kilometer.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktur Utama PT Medan Metropolitan Monorel Kaspan Eka Putra kepada Pemprov Sumut, secara ekonomi dan finansial, pembagunan jalur LRT tersebut membutuhkan dana sebesar Rp16,7 triliun dengan tambahan modal kerja sebesar Rp2,8 triliun.
“Dari anggaran ini, perhitungan kita dengan beroperasinya LRT nantinya, pendapatan dari tiket 70% sementara dari pengembangan properti Transit Orienter Development (TOD) di kawasan pinggiran Kota Medan sebesar 25% dan pendapatan dari rekalme 5%,” kata Kaspan.
Dari skema yang ditawarkan tersebut, Kaspan menjelaskan bahwa pengembalian modal akan bisa terealisasi setelah 12,7 69 tahun. Adapun konsep kerja sama yang diajukan adalah sistem Build, Operate, Transfer (BOT) dengan masa konsesi 40 tahun dan setelahnya kepemilikan dan pengoperasian dikembalikan kepada pemerintah.
Ditemui dalam kesempatan berbeda, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Agustinus Panjaitan menyebutkan saat ini tim penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK yang telah dibentuk akan melakukan evaluasi hasil prastudi kelayakan yang telah dibuat oleh konsorsium PT Medan Metropolitann Monorel. PJPK ini melibatkan berbagai pihak termasuk Pemprov Sumut dan Dinas Perhubungan Sumut.
“Jadi, PJPK ini selanjutnya yang akan mengevaluasi hasil prastudi kelayakan yang telah dilakukan oleh pemrakarsa dalam hal ini konsorsium dari Medan [Metropolitan] Monorel. Jadi tahapannya begitu, setelah itu diterima oleh Pak Gubernur, akan kita teliti secara lebih detail lagi dengan tim. Jadi tim ini nanti selanjutnya akan melihat sejauh mana secara teknis kajian ini memang betul betul kalau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh si pemrakarsa ini cukup fisibel dan layak secara finansial,” katanya.
Agus menyebutkan, jika dalam kajian mereka ditemukan bahwa skema ini benar-benar menguntungkan secara finansial, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kajian sesuai dengan syarat syarat yang ada dalam Peraturan Presiden terkait skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kendati demikian, dirinya tidak menyebutkan berapa lama persisnya kajian ini akan berjalan. Namun dia memastikan, kajian akan dirampungkan secepatnya.
Adapun terkait masa konsesi yang ditawarkan dalam dokumen prastudi yang mencapai 40 tahun menurutnya terlalu lama. Bahkan, kata Agus, Gubernur Sumutpun memiliki pendapat yang sama.
“Kalau mereka tawarannya 40 tahun. Itu memang kalau secara apa terlalu lama, seperti pak gub bilang kalau 40 tahun sudah besi tua,” tambahnya.
Beban Jalan
Adapun pembangunan LRT ini merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi Sumatra Utara bekerja sama dengan seluruh pihak terkait guna mengurangi dan mengantisipasi beban jalan yang semakin hari semakin meningkat.
Berdasarkan keterangan Gubernur Sumatra Utara T Erry Nuradi, perkembangan transportasi di Medan dan sekitarnya menjadi semakin sulit. Kemacetan yang terjadi pun memicu frustasi dan hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas transportasi massal yang baik di tengah daya beli masyarakat dan ekonomi yang disebut semakin baik yang diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan jalan yang ada.
“Bayangkan, per hari ada 800 STNK baru di Sumut, bagaimaa padatnya kendaraan nanti. Ini yang mau kita bicarakan jalan keluarnya... Diprediksi dalam 5-6 tahun ke depan, jalan di kota Medan dan sekitarnya bisa mengalami stagnansi parah. Bahkan, saat ini kondisi itu juga mulai dirasakan di beberapa titik,” katanya.
